Pendidikan Nusantara

Dana Aspirasi Program Indonesia Pintar Wilayah Pringkuku Jadi “Jebakan” Kepala Sekolah

Avatar
×

Dana Aspirasi Program Indonesia Pintar Wilayah Pringkuku Jadi “Jebakan” Kepala Sekolah

Sebarkan artikel ini
Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Foto: IST

NUSANTARAMERDEKA,- Program Indonesia Pintar (PIP) yang digulirkan oleh salah satu partai melalui dana aspirasi di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Pacitan, terutama di wilayah Kecamatan Pringkuku menjadi polemik bagi para kepala sekolah. Pasalnya, mereka harus menanggung beban moral yang sangat karena ketidak tahuannya mengenai dana yang seharusnya diterima oleh siswa sepenuhnya tapi harus dipotong sebesar Rp. 20.000.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Bahkan dari isu yang beredar, menurut narasumber dari beberapa orang tua siswa, uang sebesar Rp. 20.000 yang dipotong dari penerima dana PIP tersebut untuk biaya atau pengganti dana update data. Hal ini dilakukan setelah dilakukan sosialisasi oleh pihak sekolah dengan perwakilan dari wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP). “Apabila ada yang belum membayar terus ditagih,” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Mendengar hal itu tak ayal redaksi menelusuri dan mencoba menghubungi Wahyono selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan melalui Whats App massangernya. Dirinya mengatakan tidak membenarkan adanya tarikan tersebut. “Itu tidak dibenarkan. Yang namanya PIP adalah dana yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu, jadi dana yang diberikan itu agar selayaknya bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah. Dan apabila terjadi pemungutan dalam bentuk apapun itu tidak boleh,” pesannya.

Selain itu dirinya menegaskan pihaknya akan memanggil kepala sekolah untuk segera mengembalikan.

Sementara itu di lain sisi, salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya, salah satu SD di Kecamatan Pringkuku yang juga memotong dana PIP tersebut, hingga saat ini belum dikembalikan. Dengan begitu mereka berasumsi bahwa uang tersebut sekarang sudah tidak jelas rimbanya. “Sebenarnya bukan jumlah nominalnya yang menjadi persoalan, tapi takutnya itu akan menjadi kebiasaan di setiap bantuan yang ada dan hal ini akan terus berlanjut. Entah embel-embel apa kalau ada bantuan lagi nanti akan ada pungutan -pungutan yang sama. Kalau mungkin dari atas utuh, tapi kalau sudah sampai turun ke bawah ya seperti ini,”ujar salah satu narasumber yang enggan disebut namanya.