Berita Nusantara

BPK Temukan Kejanggalan Penyaluran Subsidi Bunga KUR di Bank BNI

Avatar
×

BPK Temukan Kejanggalan Penyaluran Subsidi Bunga KUR di Bank BNI

Sebarkan artikel ini
BNI (Foto: BNI.co.id)

NUSANTARAMERDEKA,- Penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penagihan dan penerimaan pembayaran subsidi bunga KUR Tahun 2025 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang nilainya mencapai  Rp19.874.596.063.

Temuan tersebut tertuang dalam hasil pemeriksaan BPK tertanggal 14 Juli 2026 yang dipublikasikan melalui laman resmi BPK RI.

BNI sendiri mendapat penugasan pemerintah sebagai operator penyalur KUR melalui perjanjian kerja sama (PKS).

Sepanjang 2025, bank pelat merah itu menerima subsidi bunga KUR dari pemerintah sebesar Rp1,435 triliun. Namun, pemeriksaan BPK menemukan sejumlah persoalan dalam penyalurannya.

Pertama, KUR diberikan kepada aparatur sipil negara.

BPK menemukan 601 rekening debitur berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Padahal, ketentuan penerima KUR mensyaratkan calon debitur merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri.

Temuan itu diperoleh setelah BPK mengonfirmasi data debitur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasilnya, 601 rekening tersebut tercatat atas nama PNS dan PPPK ketika mengajukan KUR.

Total plafon kreditnya mencapai Rp135,84 miliar. Sementara baki debit per 31 Desember 2025 tercatat Rp97,63 miliar.

Persoalannya tidak berhenti pada pemberian fasilitas kredit.

BNI ternyata juga menerima pembayaran subsidi bunga dari pemerintah atas rekening-rekening tersebut. Sepanjang 2025, nilainya mencapai Rp3.846.448.722.

Kedua, klaim subsidi terkait 331 debitur ditolak penjamin.

BPK juga menemukan pemberian fasilitas KUR kepada 331 debitur yang klaimnya ditolak oleh perusahaan penjamin. Nilai subsidi bunga yang diterima BNI atas kelompok debitur tersebut mencapai Rp2.078.541.614.

Dalam perjanjian kerja sama, BNI bekerja sama dengan dua perusahaan penjamin, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Perjanjian tersebut mengatur bahwa hak pengajuan klaim muncul ketika perjanjian kredit telah jatuh tempo dan debitur tidak melunasi kewajibannya. Ketentuan itu juga berlaku apabila kualitas kredit telah mencapai kolektibilitas 4 atau kategori diragukan.

Sebaliknya, apabila klaim ditolak, perusahaan penjamin wajib menyampaikan pemberitahuan kepada penerima jaminan disertai alasan penolakan sesuai ketentuan dalam PKS.

Temuan ini memperlihatkan adanya persoalan dalam penyaluran dan pembayaran subsidi bunga KUR BNI. Sebab, subsidi yang bersumber dari anggaran pemerintah semestinya dibayarkan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.